Pada 1859, Te Teira, seorang suku Maori dari Taranaki, menjual tanahnya di Sungai Waitara kepada pemerintah kolonial tanpa persetujuan tetua yang memicu Perang Taranaki Pertama (1860–1861).
Bagi sebagian besar Suku Māori, menjadi anggota berarti mengakui dan memuliakan leluhur mereka, mengklaim atas tanah keluarga, dan memiliki hak untuk diterima sebagai penduduk asli di desa leluhur. Praktik ini yang membuat tradisi leluhur tetap terjaga sampai saat ini.
Banyak praktik budaya Maori yang masih hidup di Selandia Baru kontemporer. Semua pertemuan resmi Maori disertai dengan pidato dalam bahasa Maori, nyanyian aksi, penyambutan tamu secara resmi, disertai dengan hongi atau menempelkan hidung saat menyapa. Terkadang dengan ritual tantangan dan memasak makanan dalam oven tanah di atas batu yang dipanaskan terlebih dahulu.
Rumah-rumah berukir, berfungsi sebagai pusat pertemuan dan upacara, di desa-desa Maori, masih dibangun.
Bagi banyak orang Maori, masalah paling penting di Selandia Baru adalah tanah. Berkaca dari masa lalu, mereka sangat menyadari ketidakadilan dalam transaksi tanah dengan orang Eropa pada abad ke-19. Mereka curiga terhadap setiap gerakan menuju perubahan hukum tanah yang diprakarsai oleh pemerintah.
Dahulu, tanah yang didefinisikan sebagai "tanah Maori" dapat dijual oleh pemiliknya hanya setelah mendapat persetujuan dari pengadilan khusus, namun kemudian UU mempermudah Maori untuk menjual tanah leluhur mereka.
Suku Maori telah memainkan peran dalam pemerintahan Selandia Baru sejak pertengahan abad ke-19. Saat itu untuk pertama kali anggota Suku Maori menjadi anggota parlemen. Tujuh dari total 120 kursi disediakan untuk Suku Maori di parlemen. Selain itu ada juga menteri yang diangkat dari Suku Maori.
Semua pemilih keturunan Suku Maori bisa memberikan suara di distrik pemilihan suku Maori. Meski demikian aturan berkembang, seorang Maori boleh mendaftar di distrik pemilihan sukunya atau umum.