Sejumlah langkah Traore menuai kritik. Salah satunya adalah penerapan mobilisasi militer wajib selama satu tahun yang mengharuskan pemuda usia 18 tahun ke atas ikut bertempur. Laporan pelanggaran HAM dan represi terhadap aktivis serta media juga mencuat selama masa pemerintahannya.
Ia juga memutus perjanjian perpajakan ganda dengan Prancis, menasionalisasi sektor-sektor strategis seperti tambang emas, dan membuka ruang bagi keterlibatan kelompok militer asing, yang menurut banyak pihak dapat mengundang risiko baru.
Sebagai pemimpin muda di negara yang dilanda konflik, Traore menghadapi berbagai tantangan serius: dari konflik bersenjata dan kemiskinan, hingga krisis kemanusiaan dan tekanan internasional. Meski demikian, ia berjanji tidak akan lama memegang kekuasaan dan berkomitmen menyerahkan tampuk pemerintahan kepada otoritas sipil melalui konferensi nasional.
Dengan latar belakang sebagai akademisi, aktivis, dan tentara garis depan, Ibrahima Traore mencerminkan wajah baru kepemimpinan di Afrika Barat, berani, muda, dan penuh kontroversi. Waktu akan menentukan apakah langkah-langkah drastisnya mampu membawa Burkina Faso menuju stabilitas atau justru menambah gejolak di kawasan tersebut.