Langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah AS lainnya adalah menghentikan bantuan perjalanan kepada pejabat militer dan mantan anggota militer Myanmar. AS juga akan menghentikan bantuan.
Washington juga akan berkonsultasi dengan para sekutunya serta PBB, Komisi HAM PBB, serta pihak terkait lainnya, untuk menuntut pertanggungjawaban Myanmar.
Menteri Luar Negeri Rex Tillerson pada Rabu pekan lalu mengatakan militer Myanmar harus bertanggung jawab atas kekerasan kepada Muslim Rohingya.
Bahkan pihaknya tidak segan-segan melakukan upaya tegas terhadap para pemimpin militer atas kekerasan yang memaksa sekira 600 ribu warga Rakhine meninggalkan negaranya.
Pernyataan Kemlu AS tersebut disampaikan menjelang lawatan Presiden Donald Trump ke negara-negara Asia, termasuk kawasan Asia Tenggara pada awal November mendatang. Ancaman sanksi ini ini merupakan sikap paling tegas yang ditunjukkan AS selama ini atas kekerasan di Myanmar. Tapi sejauh ini belum ada langkah konkret dalam bentuk sanksi, semisal dalam bidang ekonomi.