Kekerasan militer Myanmar pada 2017 memicu eksodus 730.000 muslim Rohingya ke Bangladesh. Penyelidik PBB mengatakan operasi militer Myanmar merupakan pembunuhan massal, pemerkosaan berkelompok, serta pembakaran dengan niat genosida.
Sebagai tanggapan, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga pemimpin militer lainnya pada 2019, serta penuntutan atas beberapa kasus di berbagai pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional (ICJ).
Bahkan pada 2019, penyelidik PBB mendesak para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi keuangan kepada perusahaan yang terkait dengan militer Myanmar.
Min mengambil alih peran militer sejak berakhirnya junta pada 2011, transisi menuju demokrasi dimulai. Seiring dimulainya masa jabatan pertama Suu Kyi pada 2016, Min berubah dari tentara pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat.
Dia memperpanjang masa jabatan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata Myanmar selama 5 tahun lagi pada Februari 2016. Langkah itu mengejutkan para pengamat yang mengira dia akan mundur.