Lembaga penyiaran Alarabiyah, dengan mengutip sumber, melaporkan bahwa tentara Sudan juga mengerahkan divisinya di Merowe karena adanya “masalah keamanan”. Tentara dilaporkan mengultimatum RSF agar meninggalkan Khartoum dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.
Akan tetapi, RSF mengklaim kehadiran mereka di sana sepenuhnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
Pada Desember 2022, militer Sudan dan oposisi negara itu menandatangani perjanjian politik yang mengatur pembentukan pemerintahan sipil transisi di negara itu. Dokumen tersebut mempertimbangkan penunjukan perdana menteri, adopsi konstitusi sementara dan masa transisi dua tahun diikuti dengan pemilihan umum.
Militer berjanji untuk tidak terlibat dalam kehidupan politik negara segera setelah perjanjian ditandatangani.
Namun, kesepakatan tersebut tidak mengakhiri ketegangan antara berbagai kelompok kekuatan di negara Afrika tersebut. Pekan lalu, Pasukan Kebebasan dan Perubahan, gerakan oposisi terkemuka di Sudan, mengumumkan bahwa penandatanganan perjanjian politik akhir tentang pembentukan pemerintahan sipil di Sudan akan ditunda lantaran tidak adanya konsensus antara kelompok militer.
Media Sudan melaporkan, kelompok militer yang dimaksud adalah Tentara Nasional Sudan tersebut dan berbagai kelompok paramiliter, termasuk RSF.