Militer berjanji untuk tidak terlibat dalam kehidupan politik negara segera setelah perjanjian ditandatangani.
Namun, kesepakatan tersebut tidak mengakhiri ketegangan antara berbagai kelompok kekuatan di negara Afrika tersebut. Pekan lalu, Pasukan Kebebasan dan Perubahan, gerakan oposisi terkemuka di Sudan, mengumumkan bahwa penandatanganan perjanjian politik akhir tentang pembentukan pemerintahan sipil di Sudan akan ditunda lantaran tidak adanya konsensus antara kelompok militer.
Media Sudan melaporkan, kelompok militer yang dimaksud adalah Tentara Nasional Sudan tersebut dan berbagai kelompok paramiliter, termasuk RSF.