Raja sebagian besar bertindak atas saran perdana menteri dan kabinet, namun diberikan beberapa kekuasaan diskresi berdasarkan konstitusi federal. Termasuk di antaranya yaitu wewenang untuk menunjuk seorang perdana menteri yang ia yakini memiliki mayoritas di parlemen.
Pendahulu Sultan Ibrahim, Al-Sultan Abdullah, menjalankan kekuasaan diskresi tersebut tiga kali untuk menyelesaikan ketidakpastian politik selama masa pemerintahannya. Dua kali diaakukan setelah pemerintahan bubar dan yang terakhir pada 2022, ketika dia menunjuk Anwar setelah pemilu yang berakhir dengan parlemen yang digantung.
Sebelum turun tahta, Al-Sultan Abdullah menyerukan stabilitas politik, menanggapi laporan media bulan ini mengenai dugaan adanya rencana untuk menggulingkan pemerintah. Beberapa pemimpin oposisi dan blok berkuasa membantah menjadi bagian dari rencana tersebut.