Departemen Keuangan AS menyatakan instruksi presiden tersebut memberikan keringanan sanksi kepada entitas penting terkait dengan pembangunan, operasional pemerintahan, serta pembangunan kembali tatanan sosial Suriah.
Departemen Keuangan juga menghapus 518 individu dan entitas Suriah dari daftar sanksi, beberapa hukuman mungkin tidak segera dicabut. Misalnya, Trump mengarahkan badan-badan AS untuk menentukan apakah persyaratan untuk menghapus sanksi yang dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Caesar terpenuhi.
UU ini memberikan hukuman berat terhadap perekonomian Suriah atas dugaan kejahatan perang terhadap warga sipil.