YANGON, iNews.id - Pemerintah junta militer Myanmar menolak keputusan ASEAN yang tidak mengundang negaranya dalam KTT yang berlangsung pada 26-28 Oktober 2021. Sebaliknya, ASEAN mengundang perwakilan non-politik ke pertemuan tersebut.
Myanmar menilai keputusan itu merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pemerintahan junta sejak kudeta 1 Februari 2021.
Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan, pemerintahan Myanmar harus menikmati hak yang sama dan penuh untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak 10 negara ASEAN.
Para menlu negara ASEAN dalam pertemuan darurat pada Jumat pekan lalu membuat keputusan berani yang diambil melalui konsensus untuk tidak melibatkan Myanmar. Ini merupakan keputusan berani karena biasanya ASEAN cenderun tak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya.
Pemerintahan junta menegaskan keputusan itu bertentangan dengan prinsip konsensus ASEAN.