KABUL, iNews.id - Taliban mengumumkan susunan pemerintahan baru Afghanistan, Selasa (7/9/2021). Di antara pejabat ada yang dijatuhi sanksi oleh PBB serta masuk dalam daftar buruan Biro Penyelidikan Federal (FBI) Amerika Serikat terkait aktivitas terorisme.
Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada mengatakan, kelompoknya berkomitmen pada semua hukum internasional, perjanjian, dan komitmen yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
"Di masa depan, semua urusan pemerintahan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum syariat yang suci," katanya, seraya menyampaikan selamat kepada warga bahwa Afghanistan telah terbebas dari kekuatan asing, dikutip dari Reuters, Rabu (8/9/2021).
Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengumumkan beberapa nama pejabat tinggi pemerintahan Afghanistan yang baru dalam konferensi pers di Kabul.
Taliban menunjuk Hasan Akhund sebagai perdana menteri. Dia diketahui memiliki hubungan dekat dengan pendiri Taliban Mohammed Omar (Mullah Omar), pemimpin Afghanistan saat Taliban berkuasa pada 1996-2001.
Akhund sempat menjabat menteri luar negeri serta wakil perdana menteri ketika Taliban berkuasa. Dia berada di bawah sanksi PBB atas perannya di pemerintatahan saat itu. Setelah Taliban digulingkan dari pemerintahan, Akhund memimpin dewan pembuat keputusan Taliban, Rehbari Shura.