Raja, lanjut Anwar, ingin Malaysia memiliki pemerintahan yang kuat dan inklusif.
"Keputusan final soal PM menjadi diskeresi Raja. Pada tahap ini tidak ada keputusan yang diambil," ujarnya.
Dia juga memastikan tak ada pembahasan soal pembentukan pemerintahan.
Setiap partai atau koalisi harus memiliki setidaknya 112 dari total 222 kursi parlemen untuk bisa membentuk pemerintahan. Oleh karena itu Pakatan dan Perikatan harus menggandeng kelompok lain untuk bisa mendapat jumlah kursi minimal.
Namun koalisi Barisan Nasional yang memiliki 30 kursi memutuskan tak mau bergabung dengan keduanya dan memilih menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang. Kondisi ini memicu kebuntuan politik karena tak ada satu pun yang bisa mendapat suara mayoritas di parlemen.