Penempatan TKI yang terlatih dan terdidik, lanjut dia, harus benar-benar diperhatikan. Alasanya, ini bukan hanya menyangkut nasib TKI selama menghadapi majikan yang berbeda budaya dan latar belakang, tapi soal citra Indonesia di mata dunia.
Sebagai gambaran, banyaknya TKI di Arab Saudi yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Indonesia merupakan negara terbelakang, tipikal negara dunia ketiga yang belum maju.
Farouk juga menyoroti polemik Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 291/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.
Pro-kontra kebijakan ini antara lain, adanya kekhawatiran soal monopoli karena aturan tersebut memberi mandat kepada satu asosiasi untuk mengoordinasikan penempatan TKI ke Saudi. Tak hanya itu, ada keluhan terkait persyaratan teknis seperti perusahaan yang menempatkan TKI ke Saudi harus sudah berpengalaman selama 5 tahun. Hal ini dinilai sulit dipenuhi.
Menurut alumnus New York University dan University of Birmingham itu, hal yang lebih penting adalah kembali pada akar persoalan yakni bagaimana pemerintah memastikan TKI yang dikirim sudah dibekali keterampilan dan kemampuan bahasa memadai.