“Memang tidak harus satu pintu. Setiap perusahaan pengiriman tenaga kerja juga dituntut untuk tidak hanya mengirimkan PRT. Walaupun masih ada PRT, mekanisme perlindungannya harus dibuat sedemikian rupa dengan pemerintah Arab Saudi agar mereka terhindar dari kesewenang-wenangan majikan. Diharapkan mereka juga memiliki keterampilan yang memadai terkait pekerjaan rumah yang harus dilakukan,” papar kata pria yang sempat bermukim lama di Arab Saudi itu.
Selain Saudi, lanjut Farouk, pemerintah juga harus lebih serius mengatasi persoalan TKI ilegal di Malaysia yang jumlahnya diperkirakan mencapai 1 juta orang. Kasus TKI ilegal tenggelam di Bengkalis, kata dia, sebenarnya tak perlu terjadi.
"Kalau memang mereka ingin pulang, maka kasih kesempatan dan ruang sehingga mudah keluar dari Malaysia. Artinya, pekerja ilegal tetap bisa menjalani proses dan prosedur kepulangan yang normal tanpa dibayang-bayangi ketakukan dijebloskan ke penjara akibat melanggar hukum Malaysia," ujarnya.
Pemerintah bisa membicarakan persoalan ini secara terbuka dengan Malaysia untuk melaksanakan kepulangan secara masif. Di sisi lain, upaya melakukan pemutihan bagi TKI yang tetap memilih kerja di Malaysia juga perlu dibicarakan agar memastikan hak-hak mereka tetap dijamin dan dlindungi.
“Jadi harus ada diplomasi ekonomi politik dengan Pemerintah Malaysia untuk menyelesaikan persoalan TKI ilegal ini dengan memberikan solusi yang manusiawi dan bermartabat, baik dengan jalan legalisasi atau pemulangan secara resmi. Pendekatan ini untuk menghindari banyaknya korban dari TKI yang menyeberang secara ilegal melalui Selat Malaka,” ujarnya, menjelaskan.