Rencana tersebut juga mencakup pengasingan Hamas dari Gaza. Kelompok itu tidak akan lagi diberi kendali pemerintahan atau militer atas wilayah tersebut. Namun, skenario ini dinilai sangat sulit direalisasikan mengingat Hamas masih memiliki basis dukungan yang kuat di Gaza. Selain itu Hamas menolak diasingkan atau angkat kaki dari Gaza.
Selain itu empat negara Arab, termasuk Uni Emirat Arab dan Mesir, akan diminta mengambil alih pemerintahan sementara di Gaza. Dua negara Arab lainnya belum diungkapkan secara resmi. Negara-negara ini akan bertanggung jawab atas pengelolaan keamanan, pembangunan, dan stabilisasi wilayah.
Dalam percakapan itu, Trump juga meminta Netanyahu menyatakan komitmennya terhadap solusi dua negara sebagai bagian dari proses jangka panjang. Namun, dukungan ini bersyarat, yakni Otoritas Palestina harus melakukan reformasi internal. Tanpa reformasi tersebut, Israel tidak diwajibkan memberikan dukungan lebih lanjut.
Sebagai timbal balik dari dukungan atas solusi dua negara, AS dikabarkan akan mengakui kedaulatan Israel atas sejumlah wilayah di Tepi Barat. Bagian ini pasti akan memicu kontroversi luas karena dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan memperkuat pendudukan Israel atas tanah Palestina.
Dengan berakhirnya perang dan janji solusi dua negara, Trump berharap Arab Saudi dan Suriah akan menyusul dalam menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini akan memperluas Perjanjian Abraham ke lebih banyak negara Arab dan Muslim.
Namun, hal ini juga mendapat tentangan keras dari negara-negara Arab yang menegaskan bahwa mereka tidak akan mengambil bagian dalam rekonstruksi Gaza tanpa peran utama dari Otoritas Palestina.
Kemudian sebagai bagian dari rekonstruksi, warga Gaza yang ingin keluar secara sukarela akan diterima di beberapa negara ketiga. Namun, rincian mengenai negara tujuan, jumlah warga yang direlokasi, dan mekanismenya belum dijelaskan.