"Tapi pada akhirnya, itu tetap menjadi kebebasan individu," tambahnya.
Perempuan lain, Lina, mengatakan, "Mengapa perempuan yang harus berkorban setiap kali ada kebijakan keamanan yang harus diambil."
Liga Tunisia untuk Pertahanan Hak Asasi Manusia mendesak agar pelarangan ini hanya diberlakukan sementara.
"Kami mendukung kebebasan berpakaian (sesuka tiap individu), tetapi hari ini dengan situasi saat ini dan ancaman teroris di Tunisia dan di seluruh wilayah kami menemukan pembenaran bagi keputusan ini," kata presiden liga, Jamel Msallem.
Namun dia menyebut larangan itu harus dicabut segera setelah situasi keamanan normal kembali di Tunisia.
Sejak Februari 2014, polisi diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemakaian niqab yang menutupi seluruh kepala kecuali mata. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari tindakan antiterorisme untuk mencegah penggunaan niqab sebagai penyamaran atau untuk melarikan diri.
Niqab dan bentuk pakaian Islami lainnya dilarang di Tunisia di bawah presiden sekuler Zine El Abidine Ben Ali dan Habib Bourguiba hingga 2011 ketika terjadi kudeta yang menggulingkan Ben Ali. Setelah itu pemakaian niqab kembali muncul ke publik.
Namun setelah serangan berdarah pada 2015 yang menargetkan pasukan keamanan dan wisatawan, ada seruan di Tunisia untuk kembali memberlakukan larangan tersebut.