Kedubes China langsung menolak berkomentar. Sementara, media milik Pemerintah China menyebut keputusan Twitter menghapus tweet itu sebagai bentuk “kemunafikan”.
“Kami telah mengambil tindakan terhadap tweet ini karena melanggar kebijakan kami terhadap dehumanisasi,” kata juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan.
Menurut dia, Twitter tidak membolehkan adanya konten berisi dukungan terhadap dehumanisasi sekelompok orang berdasarkan agama, kasta, usia, kecacatan, penyakit serius, asal negara, ras, atau etnik.
Penangguhan akun Kedutaan Besar China itu terjadi tak lama setelah Twitter secara permanen menghapus akun Donald Trump. Akun mantan presiden AS itu dihapus karena pelanggaran aturan secara berulang.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS era Trump, Mike Pompeo menyatakan, tindakan China terhadap kaum minoritas Uighur sama dengan genosida (pembunuhan massal manusia yang bertujuan untuk memusnahkan kelompok etnik tertentu). Pendapat Pompeo itu juga diamini oleh penggantinya, penjabat Menlu Antony Blinken saat menjalani sidang konfirmasi Senat minggu ini.
Sementara, China berdalih, kebijakan kerasnya terhadap kaum Muslim Xinjiang adalah untuk memerangi separatisme dan ekstremisme di wilayah tersebut. PBB memperkirakan, paling tidaknya ada 1 juta orang Uighur yang ditahan China di kamp-kamp konsentrasi.