AMMAN, iNews.id – Yordania menentang gagasan pemerintahan oleh pihak asing di Jalur Gaza di pascaberakhirnya perang Israel dengan Hamas. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi.
Sebelumnya, Koordinator Komunikasi Strategis Gedung Putih, John Kirby mengatakan, masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri. Namun struktur administrasi wilayah tersebut setelah berakhirnya konflik dengan Israel belum ditentukan.
“Yordania menolak pembicaraan apa pun tentang pemerintahan Gaza pascaperang melalui pasukan Arab atau non-Arab,” kata Safadi seperti dikutip kantor berita Petra, Kamis (9/11/2023).
Dia mengatakan, diperlukan solusi politik dan perdamaian yang komprehensif dan adil, menjamin terwujudnya hak-hak rakyat Palestina dan terciptanya negara merdeka Palestina.
Kelompok Hamas mengambil alih Gaza setelah perang saudara singkat pada 2007 dengan Partai Fatah pimpinan Abbas. Pembicaraan rekonsiliasi selama bertahun-tahun antara kedua pihak yang bersaing gagal mencapai terobosan untuk melanjutkan pemerintahan Otoritas Palestina (PA) di Gaza. Namun, PA masih membayar listrik, air dan sebagian gaji pegawai negeri di Gaza.
Pada 7 Oktober lalu, para pejuang Hamas menerobos perbatasan Gaza dan menyerang Israel. Serangan yang disebut “Operasi Banjir al-Aqsa” tersebut menewaskan 1.400 orang Israel. Pasukan zionis lantas melancarkan agresi militer besar-besaran ke Jalur Gaza.
Selama sebulan terakhir, lebih dari 10.000 warga Palestina telah tewas dalam pemboman tanpa henti oleh Israel di wilayah itu. Sekitar 40 persen dari mereka yang terbunuh adalah anak-anak, kata otoritas Gaza.