“Kesehatan masyarakat tentu harus dijaga, tetapi ekonomi para pedagang kecil juga harus dilindungi. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang seimbang, adil bagi semua pihak, proporsional, dan tidak memberatkan masyarakat,” ujar Ali Lubis.
Dia menekankan perlunya peta dampak ekonomi, mekanisme transisi, serta skema mitigasi bagi UMKM sebelum Raperda disahkan. Hal itu dinilai penting agar implementasi aturan tidak memunculkan kegelisahan di lapisan masyarakat bawah.
“Pemerintah harus memastikan adanya rencana transisi yang jelas. Mulai dari analisis dampak ekonomi, tahapan implementasi yang realistis, hingga program dukungan bagi usaha kecil yang mungkin terdampak oleh aturan ini,” katanya.
Ali Lubis juga mendorong proses penyusunan kebijakan dilakukan secara lebih transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dia menilai partisipasi UMKM, akademisi, ahli kesehatan, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil dapat membuat kebijakan lebih matang dan diterima luas.
“Saya mengajak Pemprov dan DPRD untuk kembali menghadirkan ruang dialog terbuka bagi semua pemangku kepentingan. Dengan begitu, keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan warga Jakarta,” ujarnya.