JAKARTA, iNews.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Ali Lubis, meminta pembahasan dan pengesahan Raperda KTR ditunda. Dia menilai aturan tersebut perlu dikaji ulang secara lebih mendalam karena berpotensi menekan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jakarta.
Sikap tersebut disampaikan Ali Lubis setelah menerima aspirasi dan penolakan dari pedagang kecil yang tergabung dalam Aliansi UMKM Jakarta.
Para pelaku usaha seperti warung kelontong, warteg, kios sembako, hingga toko yang menjual produk tembakau, khawatir omzet mereka merosot apabila Raperda diberlakukan dalam waktu dekat, apalagi kondisi ekonomi masyarakat masih belum pulih sepenuhnya.
“Saya menerima langsung keluhan para pelaku UMKM di berbagai wilayah Jakarta. Pemerintah Provinsi dan DPRD tidak boleh terburu-buru dan harus hati-hati dalam mengesahkan sebuah regulasi yang berpotensi memberi tekanan tambahan kepada rakyat kecil. Karena itu, saya meminta pembahasan dan pengesahan Raperda Kawasan Tanpa Rokok ditunda sementara sampai kajian yang lebih komprehensif dilakukan,” ujarnya.
Menurutnya, setiap kebijakan publik seharusnya mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Ali mengakui bahwa upaya meningkatkan kesehatan masyarakat penting, tetapi keberlanjutan usaha kecil yang jumlahnya mencapai puluhan ribu juga harus diperhatikan.