Dia menjelaskan naiknya skor pencegahan korupsi tersebut tidak serta merta terjadi. Anies menjelaskan hal tersebut terjadi, salah satunya karena ada kerja sama dengan Kejati DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Mulai dari pemberian legal opinion kepada perangkat daerah dan BUMD serta. pendampingan pada perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang berpotensi fraud. Lalu membantu upaya penyelesaian sengketa lewat musyawarah dengan pihak ketiga dan keempat pendampingan serta monitoring pelaksanaan pada penanganan pandemi mulai dari bansos, vaksinasi hingga distribusi oksigen.
"Dukungan Kejati DKI Jakarta signifikan sekali kepada kami di Jakarta, baik dinas dan jajaran BUMD," ujar Anies.