“PGI berharap DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk regulasi bisa melakukan proses pembahasan secara cepat supaya RUU ini bisa segera disahkan sebagai UU. Karena itu, PGI mendorong agar pembahasan dilakukan di Baleg DPR RI,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi-fraksi DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sebagai RUU usul inisiatif DPR, Selasa (18/1/2022). Pengesahan melalui Rapat Paripurna DPR dihadiri belasan perwakilan NGO pembela hak perempuan korban kekerasan seksual.
Ketua DPR RI Puan Maharani memperkenalkan perwakilan NGO yang hadir dalam rapat paripurna tersebut sebelum penyampaian pendapat fraksi. Mereka adalah Sri Nur Herwati, Yayasan Sukma; Misya, Institut Kapal Perempuan; Anis Hidayah, Migrant Care; Kustiah, LKKNU Jalastoria; Vivi Widiawati, Perempuan Mahardika; Imelda Berwanti Purba, PGI; Imbaniasih, Suluh Perempuan; Mutia Gustina, Institut Kapal Perempuan; Ajeng Pangesti Anggriani, Perempuan Mahardika; Ning Setyani, Sekolah Perempuan DKI Jakarta; Justin Christina Galaktik, Institut Kapal Perempuan; Indri Sri Sembadra, Institut Kapal Perempuan; Budis Utami, Institut Kapal Perempuan; dan Ririn Sefsani, Kemitraan.
"Terima kasih atas kehadirannya, semoga gotong-royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak," kata Puan.