JAKARTA, iNews.id - Polda Metro Jaya tidak akan memberikan penanda khusus kepada transportasi berbasis aplikasi online sebagai pengecualian aturan ganjil genap nomor pelat kendaraan. Pertimbangannya, tidak ada dasar hukum yang mengharuskan ada pengecualian kepada transportasi online.
"Kita Ditlantas hanya mengimplementasikan tugas sesuai Pergub 88 Tahun 2019. Terkait pemberian tanda khusus itu tidak diatur dalam Pergub, yang diatur hanya kendaraan pribadi milik kaum disabilitas," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir ketika dikonfirmasi melalui telepon, Senin (9/9/2019) sore.
Dia mengatakan, perlu ada peraturan baru yang bisa menjadi landasan untuk memberikan stiker khusus kepada transportasi online bebas aturan ganjil genap.
"Kalau dasar hukumnya ada, bisa kita lakukan. Ini kan dalam Pergub tidak mengatur itu. Tidak mungkin kebijaksanaan dilakukan tanpa diatur oleh Pergub," katanya.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan terus memantau perkembangan penerapan aturan ganjil-genap nomor pelat kendaraan di sejumlah jalanan Ibu Kota. Seiring kebijakan ini, Anies akan menambah jumlah transportasi umum agar warga Jakarta beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum dalam beraktivitas.
Dia tidak mengungkapkan berapa jumlah transportasi umum yang akan ditambah. Menurutnya, kenyamanan dan jangkauan transportasi umum menjadi perhatian utama.
"Sehingga naik kendaraan umum jadi sesuatu yang meringankan bagi masyarakat," kata Anies di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).