“Ini problem muncul tiap tahun. Maka, yang kami koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual, pengecekan manual, maka ada puluhan ribu item. Maka tiap tahun itu pasti muncul angka yang aneh-aneh,” ujarnya.
Lantaran cara kerja sistem itu masih dianggap kuno, Anies mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan perbaikan sistem yang lebih canggih. Targetnya, tahun depan sistem baru itu sudah bisa digunakan.
“Sekarang baru mau diperbaiki sekarang manual, mudah-mudahan Tahun 2020 bisa digunakan,” ucapnya.
Sebelumnya, terdapat beberapa pengajuan anggaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk 2020 yang oleh sejumlah pihak dirasa ganjil. Sebut saja anggaran tim gubernur untuk percepatan pembanguan (TGUPP) yang naik Rp7,5 miliar menjadi Rp 26,5 miliar yang kemudian direvisi menjadi Rp21 miliar.
Selain itu, anggaran pengadaan antivirus dan pembelian database juga menjadi sasaran kritik lantaran nilainya mencapai Rp12 miliar. Tak hanya itu, anggaran untuk influencer Rp5 miliar juga tak luput dari sorotan publik.
Terbaru, anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga membuat heboh sejumlah pihak, lantaran diketahui ada biaya sebesar Rp82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan anggaran untuk pengadaan pulpen Rp120 miliar.