Djonny menjelaskan, kondisi pengelola bioskop saat ini sudah babak belur. Setiap bulan harus mengeluarkan biaya perawatan, listrik dan tenaga kerja hingga mencapai Rp80 juta tanpa adanya pemasukan. Peristiwa itu sudah dialami sejak tujuh bulan ini.
Untuk itu, lanjut Djonny, dirinya berharap agar Pemprov DKI Jakarta kembali menghitung batasan maksimal jumlah pengunjung dengan biaya produksi dan peradaban pengelola bioskop.
"Kalau 50 persen ya okelah," katanya.
Saat ini pengelola bioskop, kata Djonny sudah menyiapkan berbagai macam penerapan protokol kesehatan di bioskop. Bahkan semua sudah mengajukan proposal protokol kesehatan sebagai syarat dibukanya kembali operasional bioskop di Jakarta.
Nantinya, apabila memang sudah diizinkan oleh Pemprov DKI Jakarta, bioskop di Jakarta akan di buka dan menjadi barometer protokol bioskop di daerah lainnya.
Djonny berharap dengan dibukanya kembali bioskop nanti, seluruh film import dan film nasional yang berjumlah 1.000 judul itu bisa ditayangkan kembali. Dia akan mencoba membujuk agar pembuat film mengirimkan filmnya.
"Mau tidak pembuat film kalau cuma 25 persen penontonnya Kalau ga ada film apa yang mau dibuka bisokopnya. Semoga batasan 25 persen itu bisa direvisi," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk menghentikan PSBB ketat dan kembali kepada masa PSBB transisi hingga 25 Oktober mendatang. Hal tersebut dilakukan karena adanya pelambatan kenaikan kasus positif dan kasus aktif meski masih terjadi peningkatan penularan.