Sebelumnya, Fraksi Demokrat-Perindo menyoroti kenaikan dana operasional RT/RW hanya 25 persen untuk tiga bulan dalam Rancangan APBD Perubahan 2025 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu berbanding terbalik dengan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno.
Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD DKI dari Perindo, Dina Masyusin dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7).
"Peningkatan dana operasional RT/RW. Fraksi Partai Demokrat Perindo mengapresiasi atas rencana kenaikan dana operasional RT/RW sebesar 25 persen untuk tiga bulan dalam RAPBD Perubahan 2025," ujar Dina dalam pidato pandangan umum dikutip, Selasa (22/7).
"Namun, mengingat peran vital RT dan RW sebagai ujung tombak pelayanan publik, penjaga ketertiban lingkungan, dan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat akar rumput, kami menilai kenaikan tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab mereka," tambahnya.
Sementara itu, Pramono berjanji akan menaikkan dana operasional RT dan RW di seluruh wilayah jika terpilih di Pilkada Jakarta 2024. Kenaikan dana operasional ini mencapai dua kali lipat dari biaya yang diterima saat ini.
Menurut dia, RT dan RW menjadi ujung tombak pemerintah daerah yang sangat dekat dengan masyarakat. Sehingga, operasional dari RT dan RW juga harus diperhatikan.