Pemprov DKI Jakarta mendapat pinjaman dana sebesar Rp12,5 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang diberikan secara bertahap sampai 2022.
Namun untuk tahun 2020 ini, kata wagub, jumlah dana yang diterima sebesar Rp3,2 triliun dengan rincian, sebanyak Rp1 triliun di antaranya untuk penanggulangan banjir, sisanya Rp2,2 triliun untuk infrastruktur transportasi dan kebudayaan.
Dana tersebut, kata Riza, terbagi atas proyek peningkatan infrastruktur pengendalian banjir Rp1.008.275.517.009; peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum Rp14.911.954.000; peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah Rp91.675.000.000.
Kemudian, peningkatan infrastruktur transportasi Rp768.141.022.694; peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan (TIM) Rp200.000.000.000; peningkatan infrastruktur olahraga (JIS) Rp1.182.000.000.000.
Sebelumnya, disebutkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta Tahun 2020 mengalami defisit akibat pandemi COVID-19. Semula APBD murni 2020 ditetapkan sekitar Rp87,9 triliun, namun saat APBD-P, nilainya diprediksi menurun jadi Rp60 triliun.
"Jadi memang (APBD) mengalami kontraksi cukup besar sekitar 46 persen," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik.