“Kalau dia baru tersangka segala macam, kemudian sudah ada ketetapan dia ditahan, ya itu pemberhentian sementara dulu sampai ada keputusan yang tadi saya sampaikan,” ucap dia.
Pemberian sanksi bagi PNS yang terlibat korupsi itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 251 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Saefullah memastikan sudah memecat PNS DKI yang terlibat korupsi dengan status hukum inkracht.
“Ada, ada, ada yang diberhentikan sementara. Ada yang sudah diberhentikan permanen. Saya rasa enggak ada. Kalau dia sudah inkracht itu langsung diberhentikan, sementara kalau dia sudah ditahan segala macam kita berhentikan sementara, tapi sampai pemberhentian permanen tunggu keputusan yang mengikat, inkracht baru,” tutur Saefullah.