Dia meminta seluruh SKPD segera menuntaskan LPKD dengan berbagai cara, salah satunya penggunaan teknologi. Di satu sisi, Sandi juga berupaya melobi petugas BPK untuk meminta perpanjangan waktu.
“Saya minta perpanjangan waktu. Saya mohon-mohon. Saya cium tangan teman-teman BPK. Saya minta, saya kumpulkan teman-teman dinas. Saya bilang di ruangan ini, saya minta Pak Sekda hadir juga,” ujar Sandi.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi turut membantu pemetaan aset pemprov. Aset berupa tanah kosong difoto melalui satelit kemudian dikirim ke BPK.
“Itu sampai pakai Google Map dizoom. Dipotret dari udara, diukur luasnya, dikirim tim ke sana untuk potret. Misalnya Taman Pocong, di mana itu Taman Pocong enggak ada yang tahu, ternyata dekat Pancoran. Berarti dekat kantornya BPK. Kirim ke sana,” ucapnya.
Sandi mengatakan, melalui sistem itu, tak berselang lama pencatatan aset yang masih menyisakan Rp170 triliun terus berkurang hingga Rp20 miliar.
“Singkat kata, alhamdulillah itu seperti nonton bola. Dari Rp179 triliun turun menjadi Rp100 triliun. Turun menjadi Rp50 triliun. Di menit-menit terakhir itu angkanya masih Rp3-4 triliun. Kita beruntung ada teknologi digital. Alhamdulillah pada saat terakhir, sebelum saya berangkat (umrah) kemarin, angkanya sudah jauh di bawah angka materialitas. Di bawah angka Rp200 miliar,” tuturnya.
Atas capaian itu, Sandi bersyukur dan senang saat mendapat kabar dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh SKPD yang bekerja keras dalam pencatatan aset. Salah satunya Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). “Berkat semua tim, asistensi, ada juga Prof Ilya yang ikut mengawal prosesnya. Kita pahami juga ini akhirnya bisa mendapatkan predikat WTP,” kata Sandi.