JAKARTA, iNews.id - Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar melakukan tarif integrasi LRT Jabodebek dengan moda transportasi publik lainnya, terutama yang beroperasi di DKI Jakarta. Sebab masyarakat membutuhkan tarif layanan antarmoda yang terintegrasi agar biaya transportasi makin kompetitif.
"Pemerintah perlu memaksimalkan manfaat layanan LRT Jabodebek dengan satu tiket yang terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya," kata Wakil Ketua Komisi V DPR, Andi Iwan Darmawan Aras, Kamis (31/8/2023).
Dia menjelaskan moda transportasi massal seperti angkutan kota (angkot) Jaklingko, bus TransJakarta, kereta komuter, dan bahkan kemungkinan kereta bandara, dan kereta cepat Jakarta-Bandung harus dipertimbangkan secara cermat dalam perencanaan dan implementasinya.
Pemerintah melalui Kemenhub telah menetapkan tarif LRT Jabodebek sebesar Rp5.000 flat untuk seluruh lintas pelayanan sejak diresmikan Senin (28/8/2023) lalu hingga akhir bulan September dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Guna mendorong minat masyarakat beralih menggunakan angkutan massal serta untuk mengenalkan LRT Jabodebek, Kemenhub juga sudah menyiapkan skema tarif promo maksimal Rp20.000 untuk jarak terjauh sampai dengan akhir Februari 2024. Selain jarak terjauh, skema tarif disiapkan di bawah Rp20.000.
Iwan Aras mengatakan peluncuran layanan LRT Jabodebek yang baru merupakan langkah monumental menuju transformasi transportasi perkotaan yang lebih baik. Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan transportasi itu pun mendukung langkah-langkah promosi yang dilakukan pemerintah untuk menarik perhatian masyarakat.
"Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, operator LRT, dan masyarakat, kita dapat mencapai masa depan mobilitas yang lebih cerah dan lancar di wilayah Jabodebek," ucapnya.
Meski begitu, Iwan menekankan pentingnya integrasi LRT Jabodebek dengan moda transportasi lain yang harus diperhatikan dengan seksama. Hal ini diperlukan demi menciptakan sistem transportasi yang efisien, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kami mengajukan rekomendasi bahwa sistem tiket terpadu harus menjadi prioritas. Dengan tiket tunggal yang dapat digunakan di berbagai moda transportasi, masyarakat akan lebih mudah beralih dari satu moda ke moda lainnya tanpa hambatan," tutur Iwan.
Menurut Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II ini, jaringan transportasi massal yang terintegrasi akan mengurangi kebutuhan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Pada akhirnya hal tersebut akan membantu mengurangi kemacetan di Jakarta serta menjadi salah satu solusi mengatasi polusi udara.
"Tarif layanan moda transportasi yang belum terintegrasi akan membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sebab, tarif layanan transportasi yang belum terintegrasi atau masih terpisah-pisah membuat beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat semakin berat," ujarnya.