JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons rencana DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri anggaran penyertaan modal daerah (PMD) yang mengendap di BUMD sebesar Rp4,4 triliun. Anies mempersilakan dewan memeriksa aliran dana tersebut.
“Silakan saja diperiksa, wong saya juga mau periksa kok. Karena kita itu melihat antara pekerjaan dengan serapan ada selisih dan sebagian adalah karena tidak ditagihkan,” kata Anies di Mapolda Metro Jaya, Jumat (16/10/2018).
Dia mengakui, sebenarnya pekerjaan BUMD telah selesai dikerjakan, namun ada selisih yang tidak begitu jauh dari pembayaran.
“Jadi kalau pekerjaan sudah selesai 65 persen, maka pembayarannya ya harusnya sekitar itu, kalau pun ada jeda misalnya 10-15 persen. Jangan pekerjaannya 78 persen serapannya 25 persen,” tutur Anies.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Triwicaksana menginisiasi pembentukan pansus untuk memeriksa PMD yang mengendap sebesar Rp4,4 triliun yang kemudian direalokasi oleh BUMD. Menurut dia, langkah BUMD itu tidak memiliki dasar hukum dan tanpa persetujuan DPRD.
“PMD-PMD yang diajukan dalam proposal itu direalokasikan peruntukannya kepada sektor-sektor lain yang tanpa persetujuan dari DPRD. Jadi akan dibentuk pansus untuk menyelidiki hal tersebut,” ujar Triwicaksana.