"Nyatanya, kasusnya tetap berjalan sehingga korban menuntut secara perdata kepada AKBP Bintoro," kata Sugeng.
IPW meminta Kapolri menurunkan tim Propam Polri untuk memeriksa dugaan pemerasan tersebut. IPW mendesak Propam Polri menelusuri secara mendalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan AKBP Bintoro dan segera diproses hukum pidana dan kode etik.
"Pasalnya, kasus pemerasan yang dilakukan oleh anggota Polri berpangkat pamen itu dapat mencoreng institusi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," katanya.
IPW berkeyakinan, uang hasil pemerasan Rp20 miliar itu tidak untuk kepentingan Bintoro sendiri. Uang tersebut diduga mengalir ke beberapa pihak.
Sementara itu, AKBP Bintoro membantah informasi pemerasan tersebut. Pemerasan yang dituduhkan kepadanya diklaim merupakan fitnah belaka.
"Faktanya semua ini fitnah. Tuduhan saya menerima uang Rp20 miliar sangat mengada-ngada. Hingga saat ini, proses perkara telah P21 dan dilakukan pelimpahan ke JPU dengan dua tersangka yaitu saudara AN dan B untuk disidangkan," ujarnya.