Pramono menambahkan, jika pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan baik oleh ANRI dengan memotret 500 tahun Jakarta.
"Bahwa Jakarta bisa bekerja sama dengan Arsip Nasional untuk apa ya, mendokumentasikan lima abad tentang Jakarta ini, seperti buku yang tadi disampaikan oleh Pak Joko. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita semua," kata dia.
Sebelumnya, sidang gugatan yang diajukan Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi terkait permohonan sengketa informasi publik terhadap Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) digelar di Kantor KIP, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Adapun majelis hakim awalnya membacakan tiga poin permohonan yang diajukan oleh Bonatua terhadap ANRI. Pada intinya Bonatua meminta salinan ijazah mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digunakan untuk mendaftar sebagai Capres pada 2014 dan 2019.
Pemohon salinan itu Bonatua ajukan ke ANRI pada 4 Agustus 2025 melalui e-PPID ANRI. Dalam sidang, pegawai ANRI menyebut bahwa instansinya tidak memiliki arsip terkait dokumen ijazah Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Maka dari itu, pihaknya memberikan jawaban kepada Bonatua sesuai fakta yang ada.
"Dalam jawaban kami menyampaikan bahwa informasi yang diminta tidak dikuasai," kata pegawai ANRI.