"Jadi kode rekeningnya itu kan kode rekening sub kegiatannya penyusunan rancangan APBD, isinya di dalam ada belanja alat kedokteran, nah itu kita luruskan, ada kesalahan penempatan. Karena berlaku sekarang kode rekening baru berdasarkan Permendagri 90," katanya.
Bahri meminta media untuk menanyakan langsung anggaran apa saja yang sebelumnya diduga janggal RAPBD DKI Jakarta 2021 kepada Kapuspen Kemendagri Benny Irawan.
Dia menambahkan, Kapuspen Kemendagri nantinya akan menjelaskan polemik dugaan temuan anggaran janggal di RAPBD DKI Jakarta. "Nanti konfirmasi ke Pak Beni ya, karena sudah diarahkan ke sana," tutur dia.
Sebelumnya, Kemendagri masih menemukan anggaran janggal dalam putusan RAPBD DKI Jakarta dalam rapat paripurna pada Senin 7 Desember 2020.
Kemendagri menemukan total Rp580 miliar anggaran janggal dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) mulai pengadaan alat kedokteran hingga pembelian baju.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan, Kemendagri masih terus mengevaluasi RAPBD DKI Jakarta. Menurut dia, evaluasi anggaran juga dilakukan Kemendagri untuk provinsi lainnya.
"Memang sekarang sedang proses evaluasi di Kemendagri, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh provinsi, kabupaten/kota," kata Ariza di Kodam Jaya.