JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR angkat bicara ihwal rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menggelar pelatihan pola hidup sederhana bagi para pejabat. Pelatihan ini bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta menyusul temuan sejumlah ASN Pemprov DKI yang kedapatan memamerkan gaya hidup mewah.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berpandangan tidak ada salahnya pelatihan itu dibuat. Justru hal ini menjadi contoh di masyarakat. Namun, dia melihat KPK sebaiknya menyoroti asal muasal kekayaan seorang pejabat dan bukan mengatur gaya hidupnya.
"Yang sebenarnya KPK harus pastikan adalah bahwa harta pejabat tersebut datang dari cara-cara yang halal, bukan hasil korupsi, TPPU, apalagi perdagangan-perdagangan barang ilegal. Jangan sampai dipaksa sederhana padahal korupsi dan menyembunyikan hasil-hasil yang haram, lebih berbahaya itu,” kata Sahroni, Jumat (5/5/23).
Sahroni meminta lembaga antirasuah itu untuk proaktif menagih LHKPN para pejabat yang belum atau kurang disiplin dalam menyetor.
“KPK juga harus lebih aktif tagih para pejabat yang kurang disiplin lapor LHKPN. Ingat kan bagi yang lupa, tagih bagi yang sengaja (tidak lapor)," ujarnya.
Dia berpandangan LHKPN menjadi lebih penting bagi KPK menjalankan fungsi pengawasannya dibanding harus membuat pelatihan gaya hidup sederhana.
"LHKPN bisa jadi dasar acuan KPK melihat sumber kekayaan seorang pejabat. Sehingga fungsi pengawasan dan pencegahan bisa diterapkan jauh lebih maksimal,” tuturnya.