JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui tidak adanya kajian dalam kebijakan larangan makan di tempat restoran selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat berlaku. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan laporan adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 ketika makan di tempat.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, secara kajian ilmiah, Pemprov DKI Jakarta memang belum pernah melakukannya. Namun, dia kerap mendapatkan laporan adanya potensi penularan Covid-19 di restoran yang menyediakan tempat untuk makan.
"Saat makan ditempat, pengunjung tidak menggunakan masker, saling berhadapan dan kadang ada yang merokok, ngobrol sampai lupa protokol kesehatan. Itu berpotensi terjadinya penularan," kata Widyastuti kepada wartawan, Selasa (29/9/2020).
Widyastuti menjelaskan, penularan wabah Covid-19 itu bisa saja ditangkal apabila pengunjung restoran langsung meninggalkan tempat setelah menyantap sajiannya. Tidak perlu berlama lama ngobrol, apalagi sampai kongkow kongkow.
Droplet, lanjut Widyastuti, akan lebih mudah keluar saat makan sembari mengobrol. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta melarang restoran membuka layanan makan di tempat.
"Kalau makan cepat langsung pulang mungkin bisa. Tapi begitu makan, ada ngobrolnya, ada merokoknya kadang-kadang, di situlah terjadi interaksi antar orang yang sekali lagi kita gak pernah tau apakah teman kita tadi positif atau tidak kalau tidak dilakukan pemeriksaan," katanya.