Dani juga memastikan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melayangkan surat kepada seluruh pengusaha tempat hiburan untuk menaati hal tersebut. Dia mengatakan akan memberikan sanksi jika pemilik nekat mengoperasikan tempat hiburan.
"Apabila melanggar poin-poin pada surat edaran ini maka kami akan memberikan sanksi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja," tuturnya.