Pemprov DKI Diminta Lebih Tegas pada Perusahaan yang Langgar PSBB

Felldy Aslya Utama
KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta saat PSBB. (Foto: Antara)

Oleh karena itu, Judis meminta kepada Pemprov Jakarta lebih tegas menertibkan perusahaan-perusahaan yang masih menjalankan aktivitasnya. Menurutnya, dalam keadaan darurat seperti ini, pemprov tak perlu menunggu sampai tiga kali memberikan surat peringatan kepada perusahaan yang membandel.

"Kalau diberi peringatan pertama tapi belum juga mengikuti aturan PSBB, langsung cabut izin. Itu sanksinya cabut izin usaha," katanya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10 dijelaskan hanya ada 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB.

Sebelas sektor tersebut yaitu kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan kebutuhan sehari-hari.

Editor : Rizal Bomantama
Artikel Terkait
2 hari lalu

DPRD DKI Minta Hutan Kota UI Dipertahankan sebagai RTH, Sekolah Rakyat Cari Lokasi Alternatif

4 hari lalu

Tekan Populasi Kucing Liar, DPRD-Dinas KPKP Jakarta Gelar Sterilisasi Gratis di Kembangan

9 hari lalu

Pramono bakal Tambah 100 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Segera Dibahas dengan DPRD

9 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Usul Tambah 100 Sekolah Swasta Gratis, Berlaku 2027

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal