JAKARTA, iNews.id - Pemprov Jakarta mengakui rencana ganjil genap untuk motor dimasukkan dalam Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif. Namun kebijakan itu akan diterapkan sebagai rem darurat jika terus terjadi lonjakan kasus positif covid-19 di Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor belum diterapkan. Menurutnya kebijakan itu baru diterapkan setelah ada koordinasi dengan kepolisian.
"Kan belum diputuskan untuk dilaksanakan. Jadi belum ada kordinasi dengan polisi terkait rencana itu," kata Syafrin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/8/2020).
Syafrin menjelaskan ganjil genap untuk kendaraan roda dua sengaja dimasukkan ke dalam Pergub 80/2020 sebagai antisipasi rem darurat. Hal itu pernah dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apabila kasus positif covid-19 di Jakarta terus melonjak.
Nantinya, ganjil genap untuk sepeda motor bakal diterapkan kalau pembatasan kendaraan roda empat yang berlaku saat ini dinilai gagal menekan mobilitas masyarakat pada masa pendemi covid-19. Kebijakan ganjil genap diterapkan untuk membatasi mobilitas masyarakat agar tetap berkegiatan di rumah saja.
"Jika ganjil genap saat ini tidak mampu menekan mobilitas warga maka opsi kendaraan roda dua termasuk penerapannya sepanjang hari itu bisa diterapkan. Kami akan terus evaluasi dan akan berkordinasi dengan kepolisian," ujarnya.