JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Seperti diketahui, Pemprov DKI membuka pengaduan bagi masyarakat yang pembayaran THR-nya bermasalah.
Kepala Disnakertrans DKI Hari Nugroho mengatakan, dari total jumlah aduan tersebut ada 80 aduan THR tidak dibayarkan, 46 THR tidak dibayarkan sesuai ketentuan, dan 23 THR terlambat dibayar.
Disnakertrans DKI pun siap memeriksa perusahaan yang diduga melanggar pembayaran THR.
"Nanti pengawas kita akan turun melakukan nota pemeriksaan yang pertama. Kalau memang belum dibayarkan juga masuk lagi nota pemeriksaan kedua," ujar Hari.