AMA juga menambahkan caption dan nomor telepon di akun media sosialnya guna menerima keuntungan. Pihak yang ingin mendapatkan bantuan presiden tersebut diminta untuk mengirim uang administrasi terlebih dahulu kepada tersangka.
"Korban diarahkan oleh tersangka untuk mengisi pendaftaran penerima bantuan, dan setelah itu korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang," ujar Himawan.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian juga Pasal 378 KUHP.
Tersangka terancam hukuman paling maksimal 12 tahun penjara.