JAKARTA, iNews.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR meminta kebijakan ganjil genap untuk motor di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi ditinjau ulang. Pasalnya bakal banyak pemilik sepeda motor yang mobilisasi kerjanya terhambat karena kebijakan itu.
Anggota Fraksi PKS, Anis Byarwati menyebut banyak masyarakat yang membeli motor lewat sistem kredit. Menurutnya motor dibeli dengan sistem kredit sebagai modal kerja dan tidak semua masyarakat mampu membeli secara tunai.
"Kalau motor juga kena ganjil genap maka mereka tidak akan maksimal bekerjanya. Kalau begitu bagaimana mereka bisa melunasi motornya?" kata Anis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (8/6/2020).
Menurutnya banyak masyarakat memilih membeli motor dengan kredit karena biaya yang dikeluarkan dalam sebulan lebih banyak daripada menggunakan transportasi umum. Jumlahnya bisa semakin membengkak bila lokasi rumahnya semakin terpencil dari fasilitas transportasi umum.
Oleh sebab itu dia berharap kebijakan itu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan masalah yang lebih serius. Antara lain seperti meningkatnya angka kredit macet atau meningkatnya angka pengangguran.
"Hal-hal seperti itu juga harus dipertimbangkan," ujarnya.
Kebijakan ganjil genap untuk motor dan mobil di masa PSBB transisi tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020. Namun penerapannya baru berlaku setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur dengan dasar evaluasi lalu lintas di wilayah Jakarta selama seminggu di awal masa PSBB transisi.