Ade menjelaskan berdasarkan data, subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk Transjakarta pada tahun 2023 sempat dipangkas Rp336 miliar dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun. Meski demikian, layanan operasional TransJakarta tetap berjalan normal.
Pada tahun 2024, PT Transjakarta berhasil menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp9.831 per penumpang, dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta. Pendapatan non-tiket (non-farebox) juga meningkat signifikan mencapai Rp218,4 miliar, naik 3,5 kali lipat dibanding 2 tahun sebelumnya.
Politisi PKS itu menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
“Transjakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. Tapi DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas,” ucapnya.