Adapun, jika pembangunan fasilitas kesehatan tersebut disetujui oleh pemerintah pusat, maka tahapan selanjutnya menjadi PSN yang tertuang dalam beleid hukum yang diteken Presiden Prabowo.
Belakangan, bangunan di lahan yang bakal dijadikan rumah sakit sudah diratakan. Lahan seluas 3,6 hektare disiapkan pemerintah daerah untuk fasilitas rumah sakit itu.
Hal ini dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta mendapat kepastian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penghentian pengusutan kasus korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.
Pada 2015, dilakukan proyek pengadaan lahan dan pada perkembangannya ditemukan dugaan penyimpangan, seiring temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp191,3 miliar.