Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur protes atas kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Bahkan, pada Selasa 7 Oktober 2025, para gubernur mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menemui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam pertemuan tersebut, para gubernur protes atas kebijakan pemotongan TKD. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas soal anggaran infrastruktur hingga permintaan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggung pemerintah pusat.
Pemotongan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan APBN, di tengah pelambatan ekonomi dan penurunan penerimaan pajak.
Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan langkah sementara untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3 persen terhadap PDB, sembari memastikan alokasi belanja negara tetap fokus pada sektor produktif.