Pengembangan rusun juga diarahkan berada di kawasan yang berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD). Konsep tersebut akan diintegrasikan dengan sistem transportasi publik sesuai rencana tata ruang wilayah Jakarta.
“Ranperda ini juga mengakomodasi pengembangan kawasan terpadu serta kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD). Pengembangannya akan diintegrasikan dengan sistem transportasi publik sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,” ujarnya.
Pramono menjelaskan, kebijakan perumahan dalam Ranperda tersebut tidak hanya menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tetapi juga Masyarakat Berpenghasilan Tertentu (MBT).
Kelompok MBT merupakan masyarakat dengan penghasilan di atas kriteria MBR, tetapi masih memiliki keterbatasan daya beli untuk memperoleh hunian komersial.
Pemprov DKI mencatat sekitar 49,29 persen penduduk Jakarta berada dalam kelompok menengah transisi atau MBT. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan perubahan pendekatan penyediaan hunian di Ibu Kota.