Husny juga menegaskan bahwa Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya 100 persen dimiliki pemerintah pusat, sehingga Kementerian BUMN harus bertanggung jawab atas kemacetan ini.
"Kementerian BUMN bertanggungjawab penuh dengan kejadian seperti ini, termasuk mengevaluasi direktur utama atau direksi-direksinya dan juga komisaris yang ada di pelindo," tegasnya.
Lebih lanjut, Husny mengusulkan adanya komunikasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk membahas kerja sama, seperti penanaman saham Pemprov Jakarta di Pelindo atau joint venture.
Ia memberikan contoh PT Kawasan Berikat Nusantara Persero (KBN), di mana Pemprov DKI Jakarta memiliki 26,8516 persen saham, sementara PT Danareksa (Persero) dan Pemerintah RI memegang sisanya.
"Itukan sudah ada contohnya PT Kawasan Berikat Nusantara Persero (KBN). Pemprov DKI Jakarta saat ini memiliki 26,8516 persen saham di KBN, sementara PT Danareksa (Persero) memegang 73,1481 persen, dan Pemerintah Republik Indonesia sebesar 0,0003 persen, atau kalo contohnya adalah BUMD, kita ada PT JIEP yang ada saham pusat disitu," jelasnya.