Program serupa, sudah dijalankan RK saat menjabat Wali Kota Bandung. Keberhasilan itu akan diterapkan di Jakarta.
"Kalau di Bandung namanya PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan). Jadi ini prinsipnya beliau melakukan desentralisasi anggaran," kata Juwanda.
Progran pemberian anggaran langsung ke tingkat RW diharapkan bisa mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput. Menurut Juwanda, partisipasi publik menjadi meningkat karena warga ikut terlibat menyampaikan isu lokal.
"Jadi untuk ini ada percepatan pembangunan kan di level bawah, enggak harus nunggu keputusan wali kota atau gubernur. Setiap RW bisa menentukan sendiri prioritas mereka," kata Juwanda.
Berkaitan dengan kekhawatiran manipulasi anggaran dalam pelaksanaan program tersebut, Juwanda mengaku RK dan Suswono sudah memikirkan hal tersebut. Salah satu yang akan diterapkan yakni digitalisasi anggaran.
"Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi," katanya.