"Sepertinya ada alur komunikasi yang tersumbat dan harus dibicarakan antara pengusaha peternakan ayam potong, pengelola rumah potong hewan, pedagang ayam potong, dan pemerintah sebagai regulator," kata politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
Yerry Tawalujan --yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara itu-- meminta negara untuk hadir dan melindungi hak masyarakat sebagai konsumen dalam kasus penutupan paksa RPH ini.
Juru bicara nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- mendukung langkah yang ditempuh pemerintah DKI sebagai pengelola rumah potong hewan yang mempolisikan ormas yang menutup paksa RPH.
"Pemprov DKI sebagai perpanjangan tangan negara harus hadir membela kepentingan rakyat dan tidak boleh kalah dengan ormas. Hal ini harus dituntaskan agar tidak menjadi preseden yang buruk," katanya.