JAKARTA, iNews.id - Pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah membuat subsidi transportasi atau Public Service Obligation (PSO) di Jakarta ikut dipangkas. Hal itu membuat wacana kenaikan tarif Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi andalan mencuat pada 2026 mendatang.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli (MTZ) menyebut, penyesuaian subsidi transportasi dilakukan oleh legislatif bersama eksekutif. Menurutnya tak hanya Transjakarta, subsidi untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta juga berpotensi terdampak.
"Nah untuk Komisi B, di mana mitranya adalah transportasi yang mendapatkan PSO ya ada Transjakarta, MRT, dan LRT. Ya kita akhirnya memang memotong ya, jadi dikurangin anggaran untuk subsidi ke transportasi umum," ujar MTZ, dikutip Rabu (5/11/2025)..
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut, meski ada pemangkasan subsidi transportasi, tarif layanan Transjakarta belum diputuskan untuk naik. Pihaknya bersama Pemprov tetap memperhatikan kajian ability to pay/willingnes to pay (ATP/WTP) sebagai dasar penetapan tarif baru.
"Jadi, memang ada pengurangan subsidi, kita geser-geser, tapi tarif Transjakarta tidak naik, belum naik ya. Nanti mungkin di tahun depan baru kita nunggu gubernur kapan saat yang tepat untuk menaikkan ya. Total PSO awalnya kan Rp6 triliun. kalau yang Transjakarta Rp3,9 triliun. Kelihatannya akan naik, gubernur sedang menunggu saat yang tepat," ucapnya.