JAKARTA, iNews.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen. Kebijakan itu dilakukan pemerintah dengan dalih untuk memperbaiki defisit BPJS Kesehatan tahun ini yang kerugiannya mencapai Rp32 triliun.
Merespons langkah Kemenkeu itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga mengantisipasi pengurangan defisit BPJS dengan menyalurkan dana talangan berupa kredit Supply Chain Financing (SCF) senilai Rp93 miliar kepada enam rumah sakit umum daerah (RSUD) di Ibu Kota. Anggaran tersebut difasilitasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank DKI.
“Tentang pembayaran dari BPJS yang belum terselesaikan, kami siapkan dana cadangan dari Bank DKI, sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas,” kata Guebrnur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Perinciannya, penalangan dana kepada RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur, senilai Rp5 miliar; RSUD Budhi Asih Jakarta Timur sebesar Rp15 miliar, dan; RSUD Koja, Jakarta Utara, sebesar Rp20 miliar. Selanjutnya penalangan untuk RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur, sebesar Rp18 miliar; RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, sebesar Rp15 miliar, dan; RSUD Cengkareng, Jakarta Barat sebesar Rp20 miliar.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, tujuan pemberian kredit kepada enam RSUD itu sebagai dukungan lembaga keuangan demi kelancaran kegiatan operasional rumah sakit untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik. Langkah ini juga untuk memastikan layanan kesehatan kepada warga DKI Jakarta dengan baik dan tidak terhambat.